Ketika Kekuasaan Kehilangan Kepekaan: Potret Demonstrasi dan Reformasi Semu di Parlemen

oleh: Eriecha Destiany Salsabila (10122001)

Dosen Pengampu: Asep Imroni, S.H., M.H.

“Selama keserakahan masih menjadi landasan kekuasaan, maka rakyat kecil akan terus menjadi korban. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila suara mereka yang paling lemah tak pernah didengar, dan penderitaan mereka hanya menjadi angka dalam laporan pejabat”

-Pramoedya Ananta Toer

     Pada akhir Agustus 2025, gelombang kemarahan publik di Indonesia pecah ketika para mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat turun ke jalan untuk menuntut pembatalan tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Demonstrasi ini bukan hanya sekedar reaksi spontan dari masyarakat melainkan untuk menunjukan kegelisahan yang lebih dalam terkait privilege legislatif, kepercayaan publik, dan moralitas wakil rakyat.

     Tunjangan rumah tersebut diperoleh oleh anggota DPR sebagai “dana kontrak rumah” selama satu tahun terhitung dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Oktober 2025 dengan alasan bahwa fasilitas rumas dinas di Kalibata itu sudah tidak lagi diberikan (kompas.tv, 2025). Dasco menjelaskan, angka tersebut merupakan kalkulasi dari estimasi biaya sewa di Jakarta selama lima tahun masa jabatan DPR periode 2024-2025 (detik.com, 2025)

     Namun, hal tersebut menjadi kontroversi yang tidak bisa dielakkan. Masyarakat pastinya mempertanyakan apakah alokasi ini benar-benar “kontrak rumah” untuk wakil rakyat, atau justru bentuk kompensasi mewah yang jauh dari realitas hidup mayoritas rakyat. Apalagi angka tersebut terasa sangat fantastis jika dibadingkan dengan standar upah minimum dari sebagian besar rakyat Indonesia.

     Aksi demonstrasi besar-besaran pun idak dapat dihindarkan lagi, demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menimbang bahwa kebijakan tersebut menyimbolkan jurang sosial antara elite politik dan rakyat biasa (theguardian.com, 2025). Bahkan adu gas air mata dan bentrokan pun terjadi di sekitar gedung DPR maupun DPRD di setiap daerahnya. Hal itu memperlihatkan bahwa rakyat tidak lagi bisa dipandang sebelah mata (reuters.com, 2025).

     Menjawab tekanan publik tersebut DPR akhirnya menyetujui penghentian tunjangan rumah tersebut terhitung dari 31 Agustus 2025 (kabar24.bisnis.com, 2025) Menurut dasco, pemberian Rp 50 juta itu hanyalah bersifat sementara dan akan “diangsur” untuk kebutuhan sewa selama lima tahun menjabat (news.detik.com, 2025).

    Tidak hanya itu saja, DPR juga menyepakati moratorium kunjungan luar negeri bagi anggota DPR sebagai bagian dari paket reformasi internal yang tengah digurlirkan (kabar24.bisnis.com, 2025). Di sisi lain, DPR juga menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyesuaian dan pemangkasan sejumlah tunjangan, take-home pay anggota DPR kini berada di angkat Rp 65 juta per bulan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas kritik publik terkait besaran tunjangan dan fasilitas yang sebelumnya dianggap terlalu tinggi (antaranews.com, 2025). 

     Langkah yang DPR ambil untuk menghentikan tunjangan rumah memang merupakan respon yang konkret terhadap tuntutan publik, dan hal tersebut bisa saja dianggap sebagai kemenangan simbolik rakyat. Namun hal tersebut tetap menyisakan beberapa pertanyaan besar, seperti:

• Transparansi dan Kejelasan: Penjelasan DPR mengenai skema “angsuran satu tahun untuk kontak lima tahun” justru menambah kompleksitas dan keraguan dimata rakyat (kompas.tv, 2025). Banyak rakyat yang merasa bahwa penjelasan yang kurang detail tersebut menjadi awal pemicu salah paham dan kemarahan.
• Keberlanjutan Reformasi: Dengan penghentian tunjangan rumah ini merupakan langkah awal untuk benar-benar memperbaiki kredibilitas politik, DPR juga harus meninjau ulang semua tunjangan besar, memperkuat mekanisme akuntabilitas, dan mengedepankan transparansi anggaran secara menyeluruh.
• Kepercayaan Publik: Demonstrasi yang dilakukan rakyat menunjukkan bahwa rakyat sudah muak dengan elit yang hidup “terpisah” dari realitas yang ada. Reformasi simbolis tanpa tindakan sistemik bisa kembali menumbuhkan skeptisme.

     Gelombang demonstrasi yang muncul tersebut mencerminkan beta pentingnya kontrol sosial dalam sebuah negara demokrasi. Aksi tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa keterlibatan dan pengawasan rakyat berpotensi keluar dari jalurnya. Privilege besar  yang dirasakan oleh wakil rakyat di mata banyak warga menjadi simbol bahwa institusi legislatif masih terlalu tertutup dan ekslusif.

   Langkah yang diambil oleh DPR dengan menghentikan tunjangan perumahan dan memangkas fasilitas lainnya merupakan respon penting terhadap desakan rakyat. Namun, reformasi yang sesungguhnya menuntut lebih dari sekedar pemangkasan angka melainkan perlu adanya perubahan struktur, tranparansi mendalam, dan kontrol publik yang sustained.

    Rakyat sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersuara keras dan kini giliran DPR yang harus membuktikan bahwa mereka bisa berubah secara sistemik yang tidak hanya untuk menyelamatkan citra, melainkan untuk membangun kembali legitimasi dan moral politik yang rapuh.